Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Di Indonesia, CSR tidak hanya berkembang sebagai praktik etis dan strategi bisnis, tetapi juga telah memiliki dasar hukum yang jelas. Namun demikian, penerapan CSR tidak bersifat seragam di seluruh sektor industri. Sektor pertambangan, sebagai industri berbasis sumber daya alam, memiliki karakter CSR yang berbeda dan diatur lebih ketat dibandingkan sektor lainnya. Berikut merupakan beberapa perbedaan diantaranya:
1.Karakteristik Industri dan Konsekuensi Regulasi
Industri pertambangan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan beroperasi di wilayah tertentu yang umumnya bersinggungan langsung dengan masyarakat lokal. Tingginya potensi dampak sosial dan lingkungan menjadikan CSR di sektor pertambangan bukan sekadar aktivitas sukarela, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan usaha.
Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini menjadikan perusahaan pertambangan sebagai subjek utama kewajiban CSR di Indonesia.
Sebaliknya, pada sektor non-ekstraktif seperti jasa, perdagangan, atau keuangan, CSR umumnya tidak terkait langsung dengan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, meskipun CSR tetap dianjurkan, pelaksanaannya cenderung lebih fleksibel dan tidak selalu menjadi prasyarat keberlangsungan operasional perusahaan.
2. Fokus Program CSR
CSR pertambangan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pengelolaan dampak lingkungan. Program-programnya umumnya mencakup pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan, peningkatan layanan kesehatan, serta rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Tujuan utama dari program tersebut adalah menciptakan kemandirian masyarakat dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan.
Di sisi lain, CSR sektor lainnya sering kali berfokus pada kegiatan filantropi, kampanye sosial, atau program tematik seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dalam skala yang lebih luas. Program CSR tersebut tidak selalu berkaitan langsung dengan wilayah operasional perusahaan dan cenderung berorientasi pada citra serta reputasi perusahaan.
3. Hubungan dengan Masyarakat
Hubungan antara perusahaan tambang dan masyarakat sekitar bersifat strategis dan jangka panjang. Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan tambang menjadi faktor kunci keberlangsungan operasi. Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam membangun kepercayaan, menciptakan komunikasi dua arah, serta memperoleh social license to operate. Tanpa dukungan masyarakat, risiko konflik sosial dapat meningkat dan mengganggu operasional perusahaan.
Berbeda dengan itu, pada sektor lainnya, hubungan CSR dengan masyarakat tidak selalu menentukan keberlanjutan bisnis secara langsung. CSR lebih berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan strategi reputasi perusahaan.
4. Regulasi dan Kewajiban
Perbedaan mendasar CSR pertambangan dan CSR sektor lainnya terlihat jelas dalam aspek regulasi. CSR pertambangan diatur secara tegas dan mengikat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan CSR sektor lain cenderung bersifat lebih sukarela.
Landasan hukum utama pelaksanaan CSR di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini menjadikan CSR bagi perusahaan pertambangan sebagai kewajiban hukum, bukan pilihan.
Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mengatur bahwa CSR harus direncanakan, dianggarkan sebagai biaya perusahaan, dan dilaporkan dalam laporan tahunan. Dengan demikian, CSR pertambangan menjadi bagian dari tata kelola perusahaan dan dapat dievaluasi secara formal.
Pengaturan yang lebih spesifik bagi sektor pertambangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP dan IUPK) untuk melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). PPM merupakan bentuk konkret CSR yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Kewajiban tersebut dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang mewajibkan perusahaan menyusun rencana PPM secara terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan rencana kerja perusahaan. Program PPM harus diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah.
Selain itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 memberikan pedoman operasional pelaksanaan PPM, termasuk prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, keberlanjutan, dan evaluasi dampak. Regulasi ini menegaskan bahwa CSR pertambangan tidak boleh bersifat sesaat, melainkan harus menghasilkan manfaat jangka panjang.
Sebaliknya, CSR pada sektor lain umumnya tidak diatur secara teknis dan tidak menjadi bagian dari persyaratan perizinan usaha. Perusahaan memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan bentuk, lokasi, dan skala program CSR.
5. Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan
Isu lingkungan merupakan aspek utama dalam CSR pertambangan. Perusahaan bertanggung jawab melakukan reklamasi, rehabilitasi lahan, serta pemulihan lingkungan sebagai konsekuensi dari eksploitasi sumber daya alam. Keberhasilan CSR pertambangan sering kali diukur dari kemampuan lingkungan dan masyarakat untuk pulih dan berkembang setelah kegiatan tambang berakhir.
Pada sektor lain, isu lingkungan umumnya lebih berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon, tanpa kewajiban pemulihan lingkungan dalam skala besar.
6. Jangka Waktu Program CSR
CSR pertambangan dirancang untuk jangka panjang dan bahkan mencakup masa pascatambang. Program pascatambang menjadi indikator penting keberhasilan CSR karena mencerminkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi transisi ekonomi setelah operasional tambang berakhir.
Sebaliknya, CSR sektor lain cenderung memiliki jangka waktu yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan strategi pascaoperasi yang kompleks.
Berikut merupakan penjelasan lebih singkat terkait perbedaan CSR pertambangan dan CSR sektor lainnya:
| Aspek | CSR Pertambangan | CSR Sektor Lainnya |
| Karakteristik Industri | Berbasis eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan dengan dampak lingkungan dan sosial yang tinggi. | Umumnya berbasis jasa, manufaktur ringan, perdagangan, atau keuangan dengan dampak lingkungan relatif lebih rendah dan tidak langsung. |
| Sifat Pelaksanaan CSR | Bersifat wajib dan melekat pada kegiatan operasional perusahaan. | Cenderung sukarela dan bergantung pada kebijakan internal perusahaan. |
| Landasan Regulasi | Diatur secara khusus dalam UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, UU No. 3 Tahun 2020, PP No. 96 Tahun 2021, serta Permen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018. | Umumnya hanya berlandaskan UU No. 40 Tahun 2007 tanpa pengaturan teknis sektoral yang rinci. |
| Keterkaitan dengan Perizinan | Menjadi bagian dari persyaratan perizinan usaha, AMDAL, serta rencana reklamasi dan pascatambang. | Tidak terintegrasi langsung dengan perizinan usaha. |
| Fokus Program | Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), pengelolaan dampak sosial, serta rehabilitasi dan konservasi lingkungan. | Filantropi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kegiatan sosial tematik lainnya. |
| Wilayah Sasaran | Berfokus pada masyarakat di sekitar wilayah tambang. | Sasaran lebih luas dan tidak selalu terkait langsung dengan lokasi operasional perusahaan. |
| Hubungan dengan Masyarakat | Bersifat strategis untuk memperoleh social license to operate dan mencegah konflik sosial. | Lebih berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan peningkatan citra perusahaan. |
| Dampak Lingkungan | Dampak lingkungan besar dan langsung, sehingga memerlukan reklamasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan. | Dampak lingkungan relatif lebih kecil dan biasanya terbatas pada efisiensi energi dan pengelolaan limbah. |
| Orientasi Keberlanjutan | Berorientasi jangka panjang dan mencakup masa pascatambang. | Jangka waktu program lebih fleksibel dan tidak mencakup fase pascaoperasi. |
| Akuntabilitas dan Pelaporan | Wajib direncanakan, dianggarkan, dan dilaporkan secara formal serta dapat dievaluasi oleh regulator. | Pelaporan bersifat sukarela dan lebih fokus pada laporan keberlanjutan atau reputasi. |
| Tujuan Utama | Menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. | Mendukung nilai sosial perusahaan dan meningkatkan kepercayaan publik. |
Penutup
Secara keseluruhan, perbedaan utama antara CSR pertambangan dan CSR sektor lainnya terletak pada tingkat dampak, kekuatan regulasi, fokus program, serta peran strategis CSR dalam keberlangsungan usaha. CSR pertambangan bukan sekadar aktivitas pendukung, melainkan instrumen kebijakan yang menghubungkan kepentingan bisnis, perlindungan lingkungan, dan pembangunan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan berbasis regulasi, CSR pertambangan berpotensi menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah sekitar tambang.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2017). Pedoman pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS.
Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39–48.
Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Oxford: Capstone Publishing.
Global Reporting Initiative. (2021). GRI standards. Amsterdam: Global Reporting Initiative.
International Council on Mining and Metals. (2015). Mining and sustainable development framework. London: ICMM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: KESDM.
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1–2), 62–77.
Prno, J., & Slocombe, D. S. (2012). Exploring the origins of social license to operate in the mining sector: Perspectives from governance and sustainability theories. Resources Policy, 37(3), 346–357.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sekretariat Negara.
World Bank. (2019). Extractive industries and sustainable development. Washington, DC: World Bank Group.
World Business Council for Sustainable Development. (2010). Corporate social responsibility: Making good business sense. Geneva: WBCSD.